Diksie.id, Bekasi – Dugaan ketidakjelasan keberadaan aset Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian masyarakat. Ketua Forum Pemuda Sukajadi, Urip Arfan, mendesak Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap perbedaan data luas tanah kas desa yang tercatat dalam dokumen historis dengan data yang diketahui saat ini.
Berdasarkan dokumen Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998, luas TKD Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare. Sementara itu, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, luas tanah kas desa tersebut tercatat sekitar 4,5 hektare.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih sekitar 8,63 hektare yang hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai keberadaan, penguasaan, serta status hukumnya.
“Terdapat selisih mencapai 8,63 hektare yang hingga kini membutuhkan penjelasan mengenai keberadaan dan status hukumnya,” kata Urip Arfan, Minggu (8/11/2026).
Menurut Urip, perbedaan data dengan jumlah yang cukup besar tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Diperlukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat perubahan status yang sah, peralihan penguasaan, transaksi, atau kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa.
“Saya mendesak Polres Metro Bekasi segera turun tangan. Jangan hanya menunggu persoalan ini menjadi polemik di masyarakat. Ada selisih sekitar 8,63 hektare antara data historis tahun 1998 dengan data yang diketahui sekarang. Pertanyaannya sederhana, ke mana tanah kas desa tersebut? Siapa yang menguasai, bagaimana riwayat peralihannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab?” tegasnya.
Ia secara khusus meminta penyidik menelusuri riwayat pengelolaan aset tersebut, termasuk meminta keterangan dari mantan kepala desa yang pernah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa Sukajadi.
Urip menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, klarifikasi dari pihak-pihak yang pernah bertanggung jawab dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai inventarisasi, pemanfaatan, penguasaan, hingga kemungkinan perubahan status tanah.
“Mantan kepala desa yang pernah menjabat dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset harus dimintai keterangan. Periksa dokumennya, telusuri riwayatnya, dan ungkap apakah ada pengalihan atau transaksi yang tidak memiliki dasar hukum. Kalau memang tidak ada penyimpangan, tentu harus bisa dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan tindak pidana, jangan ada kompromi hukum,” ujarnya.
Selain pemeriksaan pihak-pihak terkait, Urip meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh dokumen pertanahan dan administrasi yang berkaitan dengan TKD Desa Sukajadi. Dokumen tersebut antara lain Letter C, buku inventaris aset desa, dokumen penguasaan tanah, peta bidang, sertifikat, riwayat peralihan hak, serta dokumen transaksi apabila pernah terjadi jual beli atau bentuk pengalihan lainnya.
Ia juga mendorong koordinasi lintas instansi dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah kecamatan, serta pihak-pihak yang memiliki dokumen historis terkait aset tersebut.
“Polisi harus mengurai persoalan ini dari hulu sampai hilir. Jangan hanya melihat angka 4,5 hektare yang tercatat sekarang. Cocokkan dengan dokumen tahun 1998, identifikasi lokasi bidang tanahnya, telusuri siapa yang menguasai, dan periksa apakah pernah terjadi perubahan status atau peralihan hak,” tandasnya.
Di sisi lain, Urip mendesak Pemerintah Desa Sukajadi yang baru agar segera melakukan audit dan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset desa. Ia menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan desa harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh aset yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya memiliki kejelasan administrasi, kondisi fisik, dan status hukum.
“Pemerintah desa harus segera melakukan audit dan inventarisasi ulang seluruh aset, sekaligus membuka data kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Tanah Kas Desa maupun tanah bengkok merupakan aset desa yang harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat.
“Jangan sampai pemerintahan yang baru mewarisi persoalan ini, tetapi tidak berani membukanya. Aset desa harus diselamatkan dan dipastikan keberadaannya. Masyarakat berhak mengetahui berapa luas tanah yang sebenarnya dimiliki desa, di mana lokasinya, siapa yang memanfaatkan, dan bagaimana hasil pengelolaannya selama ini,” katanya.
Urip berharap Polres Metro Bekasi memberikan perhatian serius terhadap informasi dan laporan masyarakat mengenai ketidakjelasan aset tersebut. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, ia meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Ini bukan soal siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sudah tidak menjabat. Ini soal aset desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai 8,63 hektare tanah yang tercatat dalam dokumen historis hanya menjadi angka tanpa kejelasan. Kami ingin tahu ke mana tanah itu, bagaimana bisa terjadi selisih, dan siapa yang bertanggung jawab. Polres Metro Bekasi harus berani mengusutnya sampai terang,” pungkas Urip.
