Diksie.id, Bekasi – Dugaan ketidakjelasan keberadaan aset Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan Karang Taruna Desa Sukajadi.
Melalui perwakilannya, Ki Marta Wijaya, Karang Taruna mendesak Polres Metro Bekasi segera melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap dugaan penggelapan maupun penyalahgunaan aset desa yang hingga kini belum memperoleh kejelasan terkait keberadaan dan status pengelolaannya.
Desakan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan data luas Tanah Kas Desa Sukajadi antara dokumen historis Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998 dengan data aset yang diketahui saat ini.
Ki Marta menyebutkan, berdasarkan dokumen tahun 1998, luas Tanah Kas Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare. Sementara itu, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat, luas TKD yang tercatat saat ini hanya sekitar 4,5 hektare.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 8,63 hektare yang menurutnya perlu ditelusuri dan dijelaskan secara terbuka.
“Kalau dalam dokumen tahun 1998 tercatat 13,13 hektare, sementara saat ini yang diketahui hanya sekitar 4,5 hektare, ke mana keberadaan selisih 8,63 hektare tersebut? Ini harus dijelaskan berdasarkan dokumen dan fakta hukum,” ujar Ki Marta, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, perbedaan data tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan status tanah, peralihan penguasaan, transaksi, maupun persoalan administrasi yang menyebabkan berkurangnya pencatatan aset desa.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Aparat penegak hukum diharapkan proaktif menelusuri riwayat kepemilikan dan pengelolaan aset, termasuk memastikan apakah terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.
“Tanah Kas Desa merupakan kekayaan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Aset tersebut bukan milik pribadi kepala desa, perangkat desa, ataupun kelompok tertentu yang dapat dialihkan atau dikuasai tanpa dasar hukum,” tegasnya.
Ki Marta juga meminta Polres Metro Bekasi menelusuri kemungkinan adanya dokumen peralihan hak, transaksi jual beli, perubahan administrasi, penerbitan sertifikat, maupun penguasaan tanah oleh pihak lain.
Menurutnya, proses penelusuran perlu dilakukan dengan mencocokkan dokumen historis tahun 1998, Letter C, buku inventaris aset desa, peta bidang tanah, data pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dokumen pendukung lainnya.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang tersisa. Telusuri di mana tanah tersebut berada, bagaimana statusnya berubah, siapa yang menguasai, dan atas dasar dokumen apa. Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.
Selain mendesak kepolisian, Karang Taruna Desa Sukajadi meminta pemerintah desa yang baru segera melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh kekayaan desa, khususnya aset tanah yang tercatat dalam administrasi pemerintahan.
Ki Marta menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai keberadaan, luas, serta status hukum setiap bidang tanah yang merupakan aset desa.
Ia juga mendorong pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah kecamatan, BPN, serta instansi pengawasan terkait guna memastikan proses penelusuran berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintahan desa yang baru harus berani membuka persoalan ini, bukan justru membiarkannya. Jika memang tidak ada penyimpangan, buktikan melalui dokumen dan data yang dapat diperiksa bersama. Masyarakat berhak mengetahui keberadaan aset desanya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan individu atau pihak tertentu, melainkan mendorong pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan desa.
Bagi Karang Taruna Desa Sukajadi, persoalan tanah bengkok merupakan kepentingan publik yang harus mendapatkan perhatian serius. Kejelasan status aset diperlukan agar kekayaan desa tidak hilang, disalahgunakan, ataupun dikuasai secara tidak sah.
“Tanah desa adalah aset untuk kepentingan masyarakat, bukan warisan kekuasaan pejabat. Kami meminta Polres Metro Bekasi mengusut persoalan ini sampai terang. Jika ditemukan bukti tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” pungkas Ki Marta.
