Diksie.id, Jakarta – Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI), M. Arwani Deni, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian negara.
Menurut Arwani, persoalan tersebut tidak boleh dipersempit menjadi sekadar isu politik, konflik antarkelompok, ataupun persoalan komunikasi personal. Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi yang berkaitan dengan keamanan nasional, kerahasiaan komunikasi strategis pemerintahan, kedaulatan, serta kehormatan bangsa Indonesia.
“Presiden adalah pemegang mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut keamanan kepala negara, kerahasiaan komunikasi strategis pemerintahan, kedaulatan negara, dan kehormatan bangsa Indonesia,” tegas Arwani.
Ia menjelaskan, kedudukan Presiden telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 10 UUD 1945 menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Menurutnya, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan Presiden tidak hanya menyangkut keselamatan pribadi seorang pejabat negara, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan strategis nasional.
“Apabila dugaan penyadapan dilakukan secara ilegal, terencana, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi strategis negara, maka persoalan ini harus ditelusuri secara serius,” ujarnya.
Arwani menambahkan, potensi penyalahgunaan kewenangan, pembocoran informasi rahasia, maupun upaya memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintahan harus menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mendukung.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi Presiden dapat mencakup berbagai informasi strategis, mulai dari pertahanan, diplomasi, keamanan, kebijakan ekonomi, hingga arah penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, akses ilegal terhadap informasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan politik domestik.
Di sisi lain, Arwani menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan penyadapan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum, termasuk dasar kewenangan, tujuan, prosedur, serta pertanggungjawabannya.
“Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, terlebih jika bertujuan memperoleh informasi strategis negara atau mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, maka harus diproses secara transparan dan profesional,” jelasnya.
Ia juga meminta agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pertarungan narasi maupun saling melempar tuduhan tanpa dasar pembuktian.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini justru dipersempit menjadi pertarungan narasi atau saling melempar tuduhan. Negara harus hadir untuk memastikan fakta, mengungkap siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanismenya, apa motifnya, dan apakah terdapat keterlibatan pihak-pihak yang memiliki jabatan strategis,” katanya.
Lebih lanjut, Arwani menilai bahwa apabila penyelidikan menemukan keterlibatan jaringan yang terorganisasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang bertujuan menghalangi penyelenggaraan pemerintahan yang sah, aparat penegak hukum harus menguji setiap kemungkinan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.
“Negara tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya ancaman terhadap tatanan konstitusional apabila ditemukan bukti yang mendukung. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa,” tegasnya.
Arwani turut mengingatkan pentingnya menjaga soliditas institusi negara. Menurutnya, konflik kepentingan, rivalitas antarelite, maupun persoalan internal kelembagaan tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia juga meminta agar Presiden memperoleh laporan yang utuh dan objektif mengenai perkembangan persoalan tersebut, termasuk langkah pengamanan komunikasi strategis dan evaluasi sistem perlindungan informasi kenegaraan.
“Jangan sampai ada kesan bahwa negara tidak memiliki kendali terhadap keamanan informasi pada tingkat tertinggi pemerintahan. Ini momentum untuk mengevaluasi sistem pengamanan komunikasi Presiden, koordinasi intelijen, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki komitmen terhadap bela negara, Arwani menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara harus diwujudkan melalui kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta prinsip negara hukum.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik maupun provokasi yang dapat memperlemah persatuan nasional.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda kepentingan. Namun, ketika menyangkut kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara, seluruh elemen bangsa harus memiliki sikap yang sama: menjaga Indonesia dan memastikan konstitusi tetap tegak,” pungkas M. Arwani Deni.
