Diksie.id, Jakarta – Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII) di bawah kepemimpinan Presidium Nasional Fathur Rahman mengecam keras dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dugaan tersebut dinilai bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut keamanan negara, kewibawaan konstitusi, serta integritas institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
FKMHII menegaskan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara terorganisasi, melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang jabatan strategis, serta diarahkan untuk melumpuhkan fungsi kepresidenan atau mengganggu keberlangsungan pemerintahan yang sah, maka perkara ini harus ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.
Presidium Nasional FKMHII, Fathur Rahman, menegaskan bahwa tidak boleh ada individu, kelompok, ataupun institusi negara yang merasa memiliki kekuasaan di luar batas konstitusi. Terlebih jika kewenangan yang diberikan negara justru diduga digunakan untuk menjalankan operasi ilegal terhadap kepala negara.
“Ini bukan sekadar persoalan penyadapan atau pelanggaran prosedur. Jika ada tindakan terorganisasi yang menggunakan kewenangan dan instrumen negara untuk mengintai, menekan, melumpuhkan, bahkan mengancam keberlangsungan kekuasaan Presiden yang sah, maka dimensi persoalannya jauh lebih serius. Negara harus mengusut siapa aktor intelektualnya, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan apa tujuan sesungguhnya,” tegas Fathur.
Menurutnya, Presiden bukan sekadar individu yang menduduki jabatan politik, melainkan pemegang mandat konstitusional sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan.
“Karena itu, dugaan tindakan ilegal yang menyasar Presiden harus dipandang dalam kerangka perlindungan terhadap institusi kepresidenan dan keberlangsungan tata negara, bukan direduksi menjadi konflik antarkelompok atau persoalan internal lembaga”, jelasnya.
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta ini juga mengingatkan bahwa istilah makar tidak boleh digunakan secara serampangan, tetapi juga tidak boleh dikesampingkan apabila terdapat indikasi dan bukti yang mengarah ke sana.
Dalam KUHP Nasional, UU No. 1/2023, Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
“Karena itu, penyidik harus mengungkap secara menyeluruh tujuan, pola koordinasi, rantai komando, dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ini. Jika memang terdapat tujuan untuk melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur pidana yang relevan harus diuji secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jangan sampai perkara sebesar ini berhenti pada pelaksana lapangan, sementara aktor yang merancang dan mengendalikan justru tidak tersentuh,” ujarnya.
FKMHII menilai, penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Institusi negara dibentuk untuk melindungi rakyat dan menjalankan mandat konstitusi, bukan menjadi alat bagi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun perebutan kekuasaan. Jika instrumen negara digunakan di luar hukum.
“Maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik terhadap institusi, melainkan juga legitimasi penyelenggaraan negara”, tegasnya.
Atas dasar itu, FKMHII mendesak agar pengusutan perkara dilakukan secara transparan, independen, profesional, dan menyeluruh.
“Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada individu yang diduga menjadi pelaksana, tetapi harus menelusuri kemungkinan adanya perencanaan, perintah, pembiayaan, koordinasi, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut”, tandasnya.
FKMHII juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan internal, penggunaan kewenangan penyadapan, dan sistem pertanggungjawaban aparat.
“Kewenangan penyadapan bukanlah cek kosong bagi aparat untuk bertindak sesuka hati. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan”, jelasnya.
Dalam perspektif hubungan internasional, Fathur menilai, kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, politik, dan diplomasi, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bahwa seluruh institusinya tunduk pada hukum. Negara demokratis tidak boleh membiarkan institusi penegak hukum berubah menjadi pusat kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol konstitusional.
“Jangan sampai ada negara di dalam negara. Jangan sampai aparat yang diberi mandat menjaga keamanan justru diduga menggunakan kewenangannya untuk mengancam tatanan konstitusional. Jika benar ada operasi terorganisasi untuk melemahkan atau melumpuhkan kepemimpinan nasional, negara wajib mengungkapnya sampai ke akar. Keamanan negara tidak boleh dijadikan instrumen perebutan kekuasaan,” tegasnya.
FKMHII menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa bukanlah bentuk keberpihakan kepada kekuasaan ataupun kelompok politik tertentu.
“Sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi dan setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan”, pungkasnya.
