Diksie.id, Jakarta – Akademisi dan Dosen Tetap Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana merupakan persoalan serius yang perlu ditangani melalui penyelidikan objektif, transparan, dan berdasarkan hukum.
Menurut Heri, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya perlu dilihat sebagai persoalan pelanggaran privasi atau penyalahgunaan teknologi intelijen, tetapi juga harus dikaji dalam perspektif ketahanan nasional dan keamanan negara. Terlebih, apabila ditemukan bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Jika terdapat pola operasi yang terorganisasi, memanfaatkan jabatan strategis dan fasilitas negara, serta memiliki tujuan melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ini harus didalami sebagai dugaan makar. Tetapi seluruh unsur pidananya tetap harus dibuktikan secara hukum,” ujar Heri.
Heri yang juga dikenal sebagai Aktivis 1998 dan mantan Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) IKIP Jakarta itu menjelaskan, ancaman terhadap negara dalam perkembangan keamanan kontemporer tidak selalu datang melalui agresi militer dari luar negeri. Ancaman juga dapat muncul dari dalam institusi negara melalui dugaan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas keamanan, maupun teknologi intelijen.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai inside threat atau ancaman dari dalam sistem negara. Dalam kondisi tertentu, pihak yang memiliki akses dan kewenangan strategis justru berpotensi menyalahgunakan instrumen negara yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan nasional.
“Hal yang harus menjadi perhatian adalah siapa yang merancang, memberikan perintah, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari dugaan operasi tersebut. Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara kemungkinan adanya aktor intelektual tidak didalami,” tegasnya.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan Melalui Unsur Hukum
Lebih lanjut, Heri menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.
Menurutnya, Pasal 191 mengatur tindak pidana makar dengan maksud menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Namun, ia menekankan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Penyidik harus membuktikan adanya maksud, rangkaian tindakan, persiapan, serta unsur-unsur pidana yang disyaratkan oleh ketentuan hukum.
“Kita harus mampu membedakan penyadapan ilegal sebagai tindak pidana tersendiri dengan kemungkinan keterkaitannya dalam suatu rencana yang lebih besar. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan asumsi atau spekulasi,” jelasnya.
Ia juga menilai, apabila terdapat pernyataan pejabat negara maupun tokoh nasional yang menyoroti kemungkinan adanya indikasi makar, hal tersebut perlu ditindaklanjuti secara profesional melalui mekanisme penyelidikan dan penegakan hukum.
Berpotensi Berdampak terhadap Ketahanan Nasional
Dalam perspektif ketahanan nasional, Heri menguraikan setidaknya tiga dimensi yang berpotensi terdampak apabila terbukti terdapat penyalahgunaan instrumen keamanan negara untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
Pertama, ketahanan politik. Tindakan yang bertujuan melumpuhkan kepala pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional berpotensi menimbulkan instabilitas politik, mengganggu keberlangsungan pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kedua, ketahanan keamanan. Penyalahgunaan sistem intelijen, teknologi penyadapan, dan fasilitas keamanan negara oleh pihak yang memiliki akses strategis dapat mengganggu sistem perlindungan negara serta merusak profesionalitas aparat.
Ketiga, ketahanan ideologi. Upaya menggulingkan pemerintahan yang terbentuk melalui mekanisme konstitusional, apabila terbukti, merupakan persoalan serius bagi prinsip demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer dalam menghadapi ancaman luar negeri. Soliditas internal, integritas penyelenggara negara, dan kepatuhan aparat terhadap konstitusi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan negara,” paparnya.
Soroti Reformasi dan Profesionalitas Institusi Keamanan
Sebagai aktivis 1998, Heri turut menyoroti pentingnya reformasi institusi keamanan. Menurutnya, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat harus ditangani secara transparan dan tidak tebang pilih.
Ia mengingatkan agar dugaan tindakan individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kesalahan seluruh institusi Polri. Sebaliknya, penegakan hukum yang profesional diperlukan untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Polri harus tetap menjadi institusi penegak hukum yang profesional, independen, dan tunduk pada konstitusi. Loyalitas aparat harus diberikan kepada negara, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, bukan kepada kepentingan personal maupun kelompok,” ungkapnya.
Heri juga menekankan pentingnya memastikan rantai komando, penggunaan fasilitas negara, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain ditelusuri secara menyeluruh apabila terdapat bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas politik global telah menghadirkan bentuk ancaman kontemporer yang tidak selalu terlihat melalui kekuatan bersenjata. Penyalahgunaan akses internal, teknologi informasi, dan jabatan strategis dapat menjadi bagian dari ancaman yang lebih luas apabila terbukti diarahkan untuk mengganggu fungsi pemerintahan.
Minta Pengusutan Transparan dan Tidak Tebang Pilih
Pada akhirnya, Heri menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh instrumen keamanan negara.
Ia meminta agar proses pengusutan tidak hanya berfokus pada pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, maupun memiliki kepentingan di balik tindakan tersebut.
“Ancaman paling berbahaya bagi sebuah negara tidak selalu datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam institusi yang memiliki kewenangan strategis. Jika terbukti terdapat tindakan terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum mengenai makar. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang terbukti mengancam konstitusi dan kedaulatan NKRI,” pungkasnya.
Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta supremasi hukum.
