Diksie.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network (GDN), Muh. Zulhamdi Suhafid, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional, integritas kelembagaan, dan stabilitas demokrasi Indonesia.
Menurut Zulhamdi, apabila dugaan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal dan mengarah pada upaya mengganggu kewenangan konstitusional pemerintahan, maka negara harus mengambil langkah hukum secara tegas dan terukur.
“Keamanan kepala negara merupakan bagian dari keamanan institusi negara. Namun, penegakan hukum harus tetap berlandaskan bukti, bukan asumsi. Kita harus membedakan antara dugaan, indikasi, dan kesimpulan hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Mantan Presma UIN Makassar ini menyebut, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan tindakan ilegal yang mengancam negara harus diproses berdasarkan hukum.
“Upaya mengkritisi pemerintahan melalui aksi demonstrasi sah saja, namun jika sudah mengarah pada tindakan merebut kekuasaan secara inkonstitusional itu namanya sudah makar”, tegasnya.
Lebih lanjut, Zulhamdi mendorong pemerintah memperkuat pengawasan kelembagaan, keamanan informasi strategis, serta akuntabilitas institusi intelijen dan penegak hukum.
“Negara harus kuat dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga harus dewasa dalam merawat demokrasi. Jangan sampai stabilitas dijadikan alasan untuk mengabaikan supremasi hukum. Kekuatan negara justru harus tercermin dari kepatuhannya terhadap konstitusi,” tutupnya.
