Diksie.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebatas pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan internal Polri.
Menurutnya, kasus tersebut harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi menyentuh persoalan keamanan negara, kedaulatan pemerintahan, bahkan dugaan tindakan makar apabila ditemukan tujuan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Abdul Haris menyebut, apabila benar terdapat keterlibatan sejumlah jenderal dan pejabat strategis negara dalam tindakan penyadapan terhadap Presiden, maka peristiwa tersebut menjadi tragedi dalam sejarah kepolisian Indonesia. Sebab, Polri sejak awal seharusnya berdiri sebagai institusi negara yang mandiri, independen, dan profesional, bukan menjadi instrumen kepentingan politik praktis, kelompok pengusaha, partai politik, maupun kekuatan oligarki.
“Ini merupakan tragedi dalam sejarah kepolisian Indonesia. Institusi kepolisian seharusnya memosisikan diri sebagai Bhayangkara negara yang independen dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis, baik pemerintah, pengusaha, partai politik, maupun para pemodal atau oligarki,” ujar Abdul Haris.
Ia menilai, persoalan independensi Polri bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurutnya, terdapat berbagai kritik masyarakat terhadap dugaan keterlibatan kepolisian dalam kepentingan politik praktis. Salah satu ekspresinya adalah munculnya istilah “parcok” di ruang publik yang mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap persepsi keberpihakan aparat dalam kontestasi politik.
“Apabila dugaan penyadapan yang kini dipersoalkan terbukti melibatkan pejabat tinggi Polri, hal itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara serius relasi antara kekuasaan politik dan institusi kepolisian”, katanya.
Ia juga menilai peristiwa tersebut dapat memperkuat kritik publik selama ini mengenai dugaan penggunaan Polri sebagai instrumen kepentingan politik kekuasaan pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Sangat disayangkan, slogan Polri Presisi yang selama ini digaungkan pada era Jenderal Listyo Sigit justru dipertanyakan ketika praktik yang dilakukannya dan kroninya diduga bertentangan dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Presisi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya.
Lebih jauh, Abdul Haris menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan persaingan antarelite atau konflik internal institusi.
“Dalam perspektif ketatanegaraan, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, setiap tindakan yang diduga secara terorganisasi diarahkan untuk mengganggu, melumpuhkan, atau menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional harus mendapat perhatian serius”, jelasnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mendalami apakah terdapat pola koordinasi, rantai komando, pembagian peran, penggunaan fasilitas negara, serta tujuan politik tertentu di balik dugaan penyadapan tersebut. Pengusutan juga harus menjangkau kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang, memerintahkan, membiayai, atau mengendalikan tindakan tersebut.
“Jangan menyederhanakan persoalan ini sebagai sekadar penyadapan atau konflik internal kepolisian. Kita harus melihat apakah ada tindakan yang terorganisasi, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, apa tujuan sebenarnya, dan siapa aktor intelektual di belakangnya. Apabila terbukti ada maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka persoalan ini harus didalami dalam kerangka tindak pidana makar,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai makar telah diatur dalam KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Pasal 191 mengatur makar dengan maksud menyerang Presiden atau Wakil Presiden, termasuk menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah”, tandasnya.
Namun, ia menekankan bahwa penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur makar harus didasarkan pada bukti mengenai maksud, tindakan, dan keterlibatan masing-masing pihak, bukan semata-mata pada adanya dugaan penyadapan. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan.
“Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan. Jika ada jenderal atau pejabat tinggi yang terbukti mengkhianati institusi kepolisian dan kepentingan negara, mereka harus dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum. Pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban,” ujarnya.
Selain mendorong pengusutan kasus, Abdul Haris menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting dalam pembenahan sistem kepemimpinan Polri, khususnya mekanisme pengangkatan Kapolri dan pejabat tinggi kepolisian.
“Proses pemilihan Kapolri tidak boleh hanya didasarkan pada preferensi politik Presiden, tetapi harus mempertimbangkan rekam jejak, prestasi, integritas, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan calon”, harapnya.
Ia secara khusus meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan serta pertimbangan secara objektif dan independen. Kedua lembaga tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk mengakomodasi kehendak politik Presiden dalam menentukan pimpinan tertinggi kepolisian.
“Kompolnas dan DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol dengan baik. Jangan hanya menyenangkan atau mengikuti keinginan Presiden. Dalam menentukan Kapolri maupun pejabat tinggi Polri, harus ada pertimbangan objektif berdasarkan prestasi, integritas, dan profesionalitas,” ungkapnya.
Abdul Haris juga menyoroti proses pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
“Terdapat persoalan dalam proses seleksi ketika itu, terutama terkait rekam jejak prestasi dan pertimbangan rekomendasi Kompolnas terhadap kandidat”, katanya.
Ia menilai, pengangkatan pejabat strategis negara yang terlalu didominasi preferensi politik berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap independensi kelembagaan. Kapolri harus memiliki loyalitas kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa, bukan loyalitas personal kepada Presiden atau kelompok politik tertentu.
“Kita mengetahui bahwa dalam proses pemilihan Kapolri saat itu, terdapat perdebatan mengenai rekam jejak dan rekomendasi kandidat dari Kompolnas. Namun, Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam mengajukan calon Kapolri kepada DPR. Persoalannya, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan integritas, prestasi, dan kepentingan institusi, bukan semata-mata preferensi politik,” jelasnya.
Ia menegaskan, reformasi Polri harus dikembalikan pada semangat menjadikan kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang profesional, independen, dan dipercaya masyarakat. Polri tidak boleh menjadi alat kekuasaan, apalagi menjadi instrumen kelompok tertentu untuk mengamankan kepentingan politik.
“Ini pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Kepolisian adalah institusi negara, bukan milik Presiden, bukan milik kelompok politik, dan bukan milik oligarki. Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian harus mengabdi kepada negara, konstitusi, dan rakyat Indonesia. Karena itu, kasus ini harus dibongkar secara terang benderang sampai ke aktor intelektualnya apabila memang ditemukan keterlibatan dan bukti yang cukup,” pungkasnya.
