Diksie.id, Jakarta – Dugaan penyadapan terhadap komunikasi yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebatas pelanggaran privasi atau tindak pidana teknologi informasi.
Jika terbukti dilakukan secara ilegal, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak jauh lebih luas, mulai dari terganggunya keamanan komunikasi kepala negara, terbukanya informasi strategis pemerintahan, terancamnya proses pengambilan keputusan negara, hingga munculnya kerentanan terhadap stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Wahyu Sandhya Y.P., S.H., M.H., Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya sekaligus Managing Partner Jakarta Law Office.
Menurutnya, komunikasi Presiden bukan sekadar komunikasi personal seorang pejabat publik, melainkan bagian dari sistem komunikasi strategis negara yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan mandat konstitusional.
Ia menegaskan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap komunikasi yang berkaitan dengan Presiden harus dilihat dari perspektif keamanan negara, bukan hanya persoalan perlindungan data pribadi.
“Jangan sampai kita menyederhanakan persoalan ini hanya sebagai tindakan penyadapan biasa. Komunikasi Presiden dapat memuat pembahasan mengenai kebijakan strategis, koordinasi pemerintahan, keamanan nasional, hubungan diplomatik, hingga berbagai keputusan penting negara. Apabila komunikasi semacam itu diakses secara ilegal, dampaknya bisa sangat serius. Informasi yang seharusnya bersifat rahasia berpotensi diketahui pihak yang tidak berhak dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan nasional,” ungkap Sandhya.
Menurutnya, terdapat sejumlah konsekuensi serius yang harus menjadi perhatian. Pertama, ancaman terhadap kerahasiaan informasi strategis negara.
“Apabila komunikasi Presiden atau lingkungan strategis kepresidenan berhasil disadap, informasi mengenai arah kebijakan, strategi pemerintahan, koordinasi antarlembaga, maupun pertimbangan pengambilan keputusan dapat terekspos. Hal ini berpotensi mengurangi ruang keamanan negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan strategis”, katanya.
Kedua, terganggunya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden membutuhkan komunikasi yang aman dan dapat dipercaya untuk berkoordinasi dengan para pembantu Presiden, pimpinan lembaga negara, serta institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kepentingan nasional.
“Jika terdapat ancaman penyadapan, komunikasi pemerintahan dapat kehilangan tingkat kerahasiaan yang diperlukan”, jelasnya.
Bahkan, menurutnya situasi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan dalam menyampaikan informasi sensitif dan menghambat kelancaran koordinasi antarlembaga.
“Bayangkan apabila setiap komunikasi strategis Presiden berpotensi diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Ini bukan hanya persoalan keamanan perangkat komunikasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan dalam sistem pemerintahan. Presiden dan para pembantunya membutuhkan ruang komunikasi yang aman agar keputusan negara dapat diambil berdasarkan informasi yang utuh, objektif, dan tidak berada di bawah ancaman kebocoran informasi,” tegasnya.
Ketiga, dugaan penyadapan juga berpotensi menciptakan kerentanan dalam bidang pertahanan, keamanan, dan hubungan diplomatik. Informasi komunikasi yang diperoleh secara ilegal dapat dimanfaatkan untuk memetakan pola koordinasi, membaca arah kebijakan, mengidentifikasi kepentingan strategis, bahkan memengaruhi persepsi terhadap keputusan pemerintah.
“Dalam konteks hubungan internasional, kebocoran komunikasi strategis juga dapat mengurangi posisi tawar negara dan menimbulkan kerentanan dalam diplomasi”, ungkapnya.
Keempat, dampak terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Menurut Sandhya, apabila tindakan penyadapan dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap instrumen atau fasilitas negara, persoalannya menjadi semakin kompleks karena menyangkut integritas tata kelola kekuasaan.
Masyarakat dapat mempertanyakan apakah kewenangan dan fasilitas negara telah digunakan sesuai tujuan hukum atau justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar mandat institusi.
“Yang harus kita pahami, penyadapan ilegal terhadap komunikasi kepala negara dapat menciptakan efek ketidakpercayaan di dalam sistem pemerintahan. Apabila aparatur negara merasa komunikasi strategis tidak lagi aman, koordinasi bisa terganggu dan hubungan antarlembaga berpotensi mengalami ketegangan. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, dampaknya tidak boleh diremehkan,” jelasnya.
Dalam perspektif negara hukum (Rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap tindakan dan penggunaan kewenangan negara harus memiliki landasan hukum serta dilaksanakan sesuai batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi dan instrumen penyadapan.
“Apabila dalam perkara ini terbukti terdapat penyadapan tanpa dasar kewenangan dan prosedur yang sah, maka terdapat persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk mengakses komunikasi siapa pun, terlebih komunikasi yang berkaitan dengan kepala negara, tanpa legitimasi hukum. Kekuasaan dan fasilitas negara bukan milik pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Sandhya menilai langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bareskrim Polri dalam mengungkap perkara ini patut didukung.
“Hal tersebut sejalan dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu tugas pokok Polri, selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan.
Penyidik perlu menelusuri seluruh rantai peristiwa, mulai dari siapa yang memiliki akses, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, perangkat dan sistem apa yang digunakan, siapa yang memberikan perintah atau otorisasi, hingga ke mana informasi yang diperoleh disalurkan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
“Jangan hanya berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan secara teknis. Harus ditelusuri apakah ada pihak yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan, bagaimana informasi diperoleh, apakah ada distribusi hasil penyadapan kepada pihak lain, dan apakah terdapat tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Jika ditemukan keterlibatan personel internal atau pihak yang memiliki jabatan strategis, semuanya harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, maupun kedudukan,” tegas Sandhya.
Ia juga menilai pentingnya koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam aspek forensik digital, keamanan siber, dan perlindungan komunikasi strategis negara. Pemeriksaan teknis harus mampu memastikan integritas barang bukti elektronik, mengidentifikasi kemungkinan akses ilegal, serta menelusuri jejak digital yang dapat menjelaskan keseluruhan konstruksi peristiwa.
Menurutnya, apabila penyidikan menemukan indikasi bahwa dugaan penyadapan berkaitan dengan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara, aparat penegak hukum perlu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Langkah tersebut penting agar pengungkapan perkara tidak hanya menghasilkan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencegah terulangnya kerentanan keamanan komunikasi kepala negara”, jelasnya.
Lebih lanjut, Sandhya mengingatkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang bersinggungan langsung dengan hak konstitusional seseorang. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
“Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus didasarkan pada undang-undang serta memenuhi tujuan yang dibenarkan konstitusi”, tuturnya.
Dalam konteks yurisprudensi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 memberikan landasan penting mengenai perlunya pengaturan penyadapan secara jelas melalui undang-undang, mengingat tindakan tersebut berkaitan dengan pembatasan hak privasi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diatur secara memadai.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 136, mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang mengenai penyadapan.
“Artinya, penyadapan tidak dapat ditempatkan sebagai kewenangan tanpa batas. Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat penegakan hukum, bukan menjadi alat untuk membangun kekuasaan di luar hukum,” katanya.
Sandhya juga menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dukungan terhadap langkah penegakan hukum Polri merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari komitmen menjaga konstitusi.
“Melindungi kepala negara dari tindakan yang terbukti melanggar hukum merupakan bagian dari menjaga keamanan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, mendukung Polri mengungkap perkara secara profesional merupakan bagian dari memperkuat supremasi hukum”, jelasnya.
Ia mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi generalisasi yang merugikan institusi Polri secara keseluruhan. Dugaan pelanggaran harus dibedakan dari tanggung jawab institusi, sementara setiap individu yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
“Polri sebagai institusi negara harus tetap kita dukung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, dukungan itu juga harus disertai keberanian untuk mengungkap setiap pelanggaran secara transparan dan objektif. Justru kemampuan menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tambahnya.
Menurut Sandhya, perkara ini sekaligus harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keamanan komunikasi strategis negara.
“Pemerintah perlu memastikan adanya standar perlindungan komunikasi pejabat tinggi negara, pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan, pengamanan infrastruktur digital, serta mekanisme audit dan pertanggungjawaban atas setiap akses terhadap informasi yang bersifat rahasia”, tandasnya.
Sandhya menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh berhenti sebagai polemik sesaat. Yang dipertaruhkan bukan semata-mata kehormatan seorang pejabat, melainkan keamanan sistem pemerintahan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi.
“Presiden adalah pemegang mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, keamanan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Presiden merupakan bagian penting dari keamanan penyelenggaraan negara. Jika komunikasi strategis kepala negara dapat diakses secara ilegal, maka yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan juga kerahasiaan kebijakan, efektivitas pemerintahan, dan kepentingan nasional. Kita harus mendukung Polri mengungkap perkara ini sampai tuntas, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kewenangan, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum,” tutup Sandhya.
